Banyak kejanggalan didesa muke membeuat masyarakat resah

Dugaan Kuat Terindikasi Kerugian Negara, Banyak Kejanggalan didesa Muke  khususnya Pengelolaan Dana BUMDes

Kupang,- Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa dengan modus pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Muke di Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang disinyalir melibatkan banyak pihak, baik dari Kepala Desa, Pengurus Bumdes, sampai Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) terkait.

Hal itu disampaikan salah satu narasumber yang enggan namanya disebutkan beberapa waktu lalu. Dugaan persoalan Dana BUMDes Muke ini dikarenakan belum ada satu pun pertanggungjawaban secara jelas dana BUMDes sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Hal inilah diduga kuat ada keterlibatan Kepala Desa, Bendahara dan juga pengurus BUMDes dalam berbagai manipulatif LPJ.

Dana BUMDes diduga kuat ada indikasi korporasi dan ketidakjelasan program penggemukan sapi tahun 2017, yang mana pengelolaan penggemukan sapi tahun 2017 tersebut tidak jelas hingga saat ini.

Adapun Sumur Bor yang sudah ada sejak tahun 2018 namun tidak digunakan hingga sekarang ,perlengkapan seperti dinamo dan pipa penyambung tidak ada sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat hanya ada Meteran yang dibeli namun tidak pasang pada tempatnya karena pasang di gedung gereja dan tidak terpakai.

Kepala desa juga diduga menyalagunakan wewenang karena Bagian administrasi yang harusnya dikelola oleh sekretaris desa namun fasilitas pendukung seperti stempel dan printer diambil oleh kepala desa untuk melancarkan niatnya sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan bahkan  Untuk mengurus surat menyurat saja dipungut biaya oleh kepala desa Jelasnya .

“Kepala desa Tidak transparan melibatkan masyarakat dalam LPJ desa,” ungkapnya.

Selanjutnya, ada penyertaan modal dari Dana Desa untuk BUMDes dalam hal sewa kursi dan Tenda, namun diduga timbul kerugian negara karena tidak bejalan sesuai  prosedur adapun penyertaan modal jutaan rupia untuk pembelian sapi dan  babi namun tidak ada kejelasan alias Mubazir ujarnya.

“Kita minta diperiksa dan segera diaudit karena diduga ada sesuatu yang tidak beres yakni dugaan dan permainan dana desa khsusunya BUMDes muke ratusan juta rupiah.

 Kepala Desa Muke ini sebagai pengguna anggaran dan bendahara sebagai penanggungjawab anggaran harus mampu menjelaskan serta bertanggungjawab terhadap dugaan persoalan di atas,” tegasnya.

Menurutnya, Dana BUMDes seharusnya ada peningkatan ekonomi bagi PAD desa, bukan sebaliknya desa tidak ada perubahan signifikan. Aturan Pendirian dan ara kerja Bumdes sangat jelas, tapi dalam prakteknya banyak penyimpangan yang kemudian mengarah pada dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa dan lainnya. (*Tim)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BRIEF UPDATEB DS Alliance Rabu, 18 Oktober 2023

Gambar
POLITIK 1. Beredar kabar bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, akan berpindah parpol dari PDIP ke Partai Golkar setelah keluar putusan MK yang membolehkan warga negara yang berpengalaman sebagai kepala daerah meski belum 40 tahun, maju sebagai capres atau cawapres. Waketum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng hari ini mengaku tidak bisa memastikan kebenaran kabar tersebut. Namun Mekeng menegaskan bahwa setiap orang boleh saja masuk ke Golkar dengan mengikuti mekanisme yang ada. Gibran di Solo membantah kabar itu. Dia memastikan masih tetap kader PDIP. 2. Gibran Rakabuming Raka akan memenuhi panggilan DPP PDIP Rabu, 18 Oktober 2023 di Jakarta. Pemanggilan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, kemarin. Hasto menyebut agenda pertemuan dengan Gibran sebatas ngobrol saja. Gibran enggan mengungkap materi yang akan dibahas. Gibran tidak hadir pada acara peresmian Kantor DPC PDIP Solo kemarin, yang diresmikan oleh Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara daring. Gibran...
Baca selengkapnya

BRIEF UPDATE BDS Alliance Senin, 16 Oktober 2023

Gambar
Senin, 16 Oktober 2023 POLITIK 1. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan perkara No 90/PUU-XXI/2023 hari ini terkait usia capres-cawapres yang dimohonkan oleh seorang mahasiswa Surakarta, Almas Tsaqibbirru, yang juga anak Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman. Putusan kasus ini dibacakan setelah istirahat siang. Dalam putusannya, MK memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai capres-cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah. MK menyatakan pembatasan usia tertentu tanpa ada syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan dalam kontestasi pilpres. Putusan ini mulai berlaku pada Pilpres 2024. Dalam gugatannya, pemohon menyebut Wali Kota Surakarta yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, merupakan tokoh yang inspiratif. Pada putusan lainnya yang dibacakan sebelum istirahat siang, MK menolak gugatan uji materi terkait usia capres-cawapres yang diajukan, antara lain oleh PSI dan sejum...
Baca selengkapnya

Mahasiswa Mataru Mempertanyakan Visi Bupati Alor

 Sudah hampir 3 tahun memimpin Kabupaten Alor paket (Amin) , alias Amon Djobo dan Imran Daru gagal dalam pemerataan pembangunan. Hal ini kami yang tergabung dalam Persekutuan Mahasiswa Mataru (PERMATAR KUPANG) melihat secara nyata dimana ada beberapa wilaya dikabupaten Alor yang sampai hari ini belum merasakan visi besar yang menghantarkan paket Amin Menjadi Buapti dan wakil Bupati Alor yakni,  "Mewujudkan masyarakat kabupaten Alor yang kenyang, sehat dan pintar, kenyang yang dimaksudkan yaitu berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor ekonomi, seperti sektor pertanian yang tidak saja pada penguatan struktur pangan, tetap lebih dari itu diupayakan terciptanya kedaulatan pangan daerah untuk memenuhi konsumsi pangan rumah tangga penduduk.  Bapak Bupati Kab.Alor Amon Djobo suda menyampaikan Visi Ini sejak 2019 namun dampai dengan saat ini belum terwujud Kami Mahasiswa Mahasiswi dari 7 desa di Kec.Mataru yang tergabun...
Baca selengkapnya